Jakarta, BBN News – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan PT Timah Tbk sepakat membeli pasir timah hasil tambang masyarakat Bangka Belitung untuk sementara.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi lintas sektor bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan PT Timah yang difasilitasi Menko Kumham Imipas di Jakarta, Selasa.
“Dari rapat tadi telah disepakati bahwa PT Timah dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat, dan kemudian dapat di-re-stock oleh PT Timah,” kata Yusril.
Dalam pengambilan keputusan tersebut, Yusril mengatakan pemerintah mendengarkan pandangan Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana dan Kepala BPKP Muhammad Ateh yang hadir dalam rapat koordinasi.
Menurut dia, kebijakan itu bersifat sementara untuk menjaga situasi di wilayah Bangka Belitung tetap aman dan terkendali.
“Karena ini mengatasi situasi tertentu di daerah yang harus segera diatasi. Dan karena itu PT Timah dengan cadangan dana yang ada dapat melakukan pembelian terhadap timah yang beredar di masyarakat yang diproduksi oleh rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden terkait pertambangan timah. Pembelian oleh PT Timah akan dilakukan sementara hingga peraturan tersebut diterbitkan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
Rapat tersebut juga menyepakati pembentukan tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Hukum Otto Hasibuan untuk merumuskan langkah kebijakan dan aspek legalitas bagi PT Timah dalam membeli timah yang beredar di masyarakat.
“Ini sampai selesainya peraturan presiden terkait dengan masalah pertimahan,” kata Yusril.
Rapat koordinasi lintas sektor dan pemda Bangka Belitung serta PT Timah ini dilakukan pascakericuhan yang terjadi di Belitung Timur pada 8 Agustus 2026.
Rapat yang berlangsung tiga jam tersebut dipimpin oleh Menko Kumham Imipas, dihadiri Wakil Jaksa Agung, Kepala BPKP, perwakilan KSP, Dirjen Peraturan Perundang-Undang Kemenkum, Bupati Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Belitung, Direktur Utama PT Timah, dan DPRD Babel.
Yusril mengatakan persoalan di Belitung Timur merupakan masalah serius terkait pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung sehingga perlu segera dicarikan solusi bersama.
“Pemerintah sangat serius memperhatikan perkembangan yang terjadi di daerah. Terjadinya insiden minggu lalu di Pulau Belitung hingga pembakaran kantor PT Timah,” katanya.
Ia mengatakan rapat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung sekaligus upaya mencari penyelesaian bersama.
“Pemerintah sangat prihatin dengan persoalan ini dan bersatu mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi bersama,” ujarnya.
Sebelumnya, kericuhan terjadi saat masyarakat penambang pasir timah berunjuk rasa di kantor operasional PT Timah di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.
Masyarakat dalam aksi tersebut menuntut PT Timah kembali membeli pasir timah hasil tambang masyarakat setelah pembelian sempat tersendat selama beberapa pekan.
Aksi unjuk rasa kemudian diwarnai kericuhan. Massa membakar sejumlah barang hingga api merembet ke gedung unit PT Timah.
Mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga menjadi sasaran amukan massa.
