GONTB – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan komitmennya mendukung uji coba digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) di Banyuwangi melalui pemutakhiran berkelanjutan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN).
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengatakan DTSN akan menjadi sumber kebenaran tunggal (single source of truth) yang dipakai untuk menentukan kelayakan penerima bansos.
“Harapan kami, pilot project di Banyuwangi ini benar-benar bisa relevan untuk memperkuat pemutakhiran DTSN. Dengan data yang akurat dan terkini, proses analisis penerima manfaat akan lebih tepat, sehingga kebijakan bansos betul-betul menyasar masyarakat yang berhak,” ujar Ateng pada acara Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Desa/Kelurahan Kab. Banyuwangi bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kemensos dan BPS, Kamis (18/9/2025).
Menurut Ateng, DTSN tidak hanya berfungsi sebagai daftar penerima, tetapi juga menjadi fondasi perumusan algoritma kelayakan bansos.
“Dari data ini nanti kita formulasikan rumus, bagaimana menilai seseorang yang mendaftar dinyatakan layak atau tidak layak. Jadi DTSN tidak statis, melainkan selalu diperbarui dengan data lapangan, termasuk dari hasil uji coba di Banyuwangi,” jelasnya.
Ateng menambahkan, integrasi DTSN dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Dukcapil akan memperkuat validitas data. Setiap pendaftar bansos bisa diverifikasi secara biometrik sehingga meminimalisir risiko data ganda atau salah sasaran.
“Pemanfaatan IKD akan membuat pemutakhiran data jauh lebih cepat dan akurat. Jadi, data bansos bukan hanya by name, by address, tetapi juga by digital identity,” tegasnya.
BPS menilai uji coba ini tidak hanya akan berdampak pada program perlindungan sosial, tetapi juga pada perumusan kebijakan strategis lain.
“Kalau DTSN sudah solid, manfaatnya akan meluas ke subsidi energi, pendidikan, kesehatan, bahkan program perlindungan sosial lain. Jadi kami memandang piloting di Banyuwangi sebagai langkah krusial untuk perbaikan data nasional,” kata Ateng.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-kementerian/lembaga dalam memastikan DTSN terus diperbarui.
“BPS tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dukcapil, Kementerian Sosial, Kominfo, hingga pemerintah daerah semua punya kontribusi. DTSN hanya akan relevan kalau semua pihak aktif mengisi dan memperbaruinya,” ujarnya.
Ateng berharap, hasil uji coba di Banyuwangi bisa menjadi rekomendasi nasional untuk mempercepat transformasi digital bansos.
“Kalau ini berhasil, Indonesia punya modal besar untuk memastikan APBN triliunan rupiah yang dialokasikan untuk perlinsos benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak,” tutupnya.
