Giri Menang, GONTB – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat, Fathurahman, mengumumkan akan memberikan penghargaan “Adminduk Award” kepada desa yang berhasil mencapai target penyelesaian administrasi kependudukan (adminduk) sesuai kriteria yang ditetapkan.
Penghargaan ini direncanakan diserahkan pada peringatan Hari Jadi Lombok Barat bulan April mendatang.
“Kami membagi kategori penilaian ke dalam tiga rentang: 50–75 persen, 75–90 persen, dan di atas 90 persen,” terang Fathurahman saat di konfirmasi, Senin 6 Januari 2026.
“Rentang teratas inilah yang kami anggap sebagai ‘tuntas adminduk.’ Nantinya kami akan memeringkat desa-desa dan kecamatan berdasarkan persentase pencapaian masing-masing.” jelasnya.
Menurut Fathurahman, indikator utama penilaian adalah perekaman KTP elektronik, penerbitan akta kelahiran usia 0–17 tahun, serta modernisasi dokumen kependudukan seperti KIA (Kartu Identitas Anak) dan identitas digital.
“Kami akan melihat progres terakhir pada akhir Maret, setelah itu, hasil ranking akan diumumkan dan di berikan langsung oleh bupati Lalu Ahmad Zaini di upacara HUT Lombok Barat 14 April 2026,” ujar Fathur.
Hingga awal Maret, baru satu kecamatan berdiri atas 13 desa yang telah tuntas mencapai target adminduk. Fathurahman optimistis dua desa lainnya, Jembatan Kembar dan Ombe Baru, bisa segera menyusul.
“Sisa 12 desa dari kedua kecamatan tersebut kami yakin bisa tuntas sebelum bulan April,” katanya.
Dinas Dukcapil mencatat masih ada sekitar 1,2 persen penduduk atau setara puluhan ribu jiwa yang belum melakukan perekaman KTP.
Kendala terbesar adalah aksesibilitas desa terpencil, warga lanjut usia, serta mereka yang tinggal di luar daerah atau belum paham prosedur.
“Selain itu, banyak pernikahan adat tanpa dokumen resmi, terutama pernikahan di bawah umur. Kasus seperti itu memerlukan pendampingan satu per satu agar hak anak tetap terlindungi,” tambah Fathurahman.
Sementara untuk akta kelahiran semua umur, capaian Lombok Barat baru di angka 53 persen, jauh di bawah target nasional yang menuntut 97 persen untuk usia 0–18 tahun.
Fathurahman menyebut, dokumen kelahiran lama mulai dari kertas kuning, merah, hingga buku biru belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem database Dukcapil sejak 2013.
“Kalau warga sudah punya akta lama, cukup melapor dan kami akan input ke sistem baru, lengkap dengan QR code. Semua layanan adminduk kami gratiskan, asal warga bersedia mengurus,” katanya.
Fathurahman menekankan pentingnya dukungan perangkat desa untuk menggerakkan warganya.
“Desa harus aktif mendata, datang ke rumah-rumah, mendampingi proses perekaman dan pembuatan akta,” ujarnya.
Ketika setiap gerakan penduduk dihubungkan dengan keperluan administratif seperti pengurusan paspor, pendaftaran sekolah, atau bantuan sosial warga cenderung lebih kooperatif.
Dengan strategi tersebut, Dinas Dukcapil Lombok Barat menargetkan administrasi kependudukan tuntas di seluruh wilayah sebelum perayaan ulang tahun daerah.
Desa-desa berprestasi akan mendapatkan Adminduk Award sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk mempertahankan kinerja.
“Semoga penghargaan ini memacu desa lain agar lebih proaktif,” kata Fathurahman.
Pada akhirnya, semua warga Lombok Barat dapat menikmati layanan adminduk cepat, tepat, dan gratis. ***
