Lombok Barat – Pemerintah Desa (Pemdes) Jagaraga kembali menggelar kegiatan Safari Ramadhan sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dengan warga sekaligus menjadi wadah penyampaian informasi strategis terkait pembangunan dan kebijakan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (28/02/2026) ini menyasar berbagai masjid dan musholla di wilayah Desa Jagaraga.
Safari Ramadhan ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan pada tahun ini. Selain sebagai ajang ibadah bersama, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta transparansi pengelolaan anggaran desa kepada masyarakat secara langsung.
Camat Kuripan, H. Muhammad, S.IP., memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Pemdes Jagaraga. Menurutnya, langkah ini memberikan dampak positif bagi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami dari Pemerintah Kecamatan Kuripan sangat mendukung tim Safari Ramadhan ini. Ini adalah nilai positif di mana kita bisa bersilaturahmi langsung, memberikan siraman rohani, dan yang tidak kalah penting adalah menyampaikan program-program dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas,” ujar H. Muhammad.
Beliau juga menambahkan bahwa momen ini menjadi perkenalan perdana dirinya di Desa Jagaraga semenjak mengemban amanah sebagai Camat Kuripan selama enam bulan terakhir. “Melalui Safari Ramadhan ini, kami dari tim kecamatan ingin memperkenalkan diri sekaligus mempererat kedekatan dengan seluruh masyarakat di Kecamatan Kuripan,” tambahnya.
Transparansi Dana Desa di Tengah Penurunan Anggaran
Kepala Desa Jagaraga, M. Hasyim, menjelaskan bahwa Safari Ramadhan tahun ini merupakan “Jilid ke-5” selama masa jabatannya. Ia menekankan bahwa fokus utama tahun ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan desa, terutama terkait penurunan Dana Desa (DD) yang cukup signifikan.
“Tahun ini Dana Desa kita mengalami penurunan drastis. Dari yang sebelumnya berkisar Rp1,7 miliar, kini rata-rata menjadi Rp373 juta karena pengaruh indeks Desa Mandiri yang berlaku secara nasional. Hal ini perlu kita sosialisasikan agar masyarakat memahami keterbatasan anggaran dalam menangani keluhan yang sifatnya mendadak,” jelas M. Hasyim.
Penurunan anggaran tersebut memaksa pemerintah desa untuk melakukan efisiensi dan skala prioritas, terutama pada sektor pemberdayaan, kesehatan (penanganan stunting), serta insentif kader posyandu dan keagamaan.
Dukungan terhadap Program Bupati “Sejahtera dari Desa”
Meski menghadapi tantangan anggaran, Pemdes Jagaraga tetap optimistis berkat adanya visi misi Bupati Lombok Barat melalui program “Sejahtera dari Desa”. Program tersebut menjanjikan alokasi Rp1 miliar per desa dan Rp100 juta per dusun.
“Program Bapak Bupati ini sangat kami apresiasi. Harapannya, kebijakan ini dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga di tingkat bawah,” tutur Hasyim.
Menutup keterangannya, Kades Jagaraga berharap agar alokasi dana desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dapat kembali normal di masa mendatang demi kelancaran pembangunan.
“Mudah-mudahan tahun depan kembali normal seperti yang dihajatkan masyarakat. Karena sejatinya, dana desa ini adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat, bukan untuk kepala desa,” pungkasnya.
