Lombok Barat, GONTB – Sejumlah perwakilan Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar audiensi resmi bersama Bupati, Sekda serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Lobar ini bertujuan membicarakan kerjasama penataan kawasan Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN) agar lebih tertib, rapi, dan nyaman bagi pelaku usaha maupun pengunjung.
Dalam sambutannya, Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan pentingnya CFD dan CFN sebagai sarana hiburan sekaligus penggerak ekonomi lokal.
“Kita ingin setiap Minggu pagi dan malam hari, kawasan CFD/CFN tidak hanya ramai tetapi juga teratur dan bersih. OPD harus bergiliran menyiapkan program yang menarik, sehingga masyarakat dan pelaku UMKM sama-sama diuntungkan,” ujar Bupati.
Salah satu hasil keputusan dalam pertemuan tersebut adalah instruksi untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap pedagang.
Dinas Pariwisata bersama dinas terkait diminta membuat database pedagang untuk memastikan pengelolaan iuran dan penataan lapak berjalan secara adil dan transparan.
Bupati LAZ juga menekankan koordinasi antar-OPD agar jadwal kegiatan terencana dan sumber daya dapat dimanfaatkan optimal.
Kebersihan lingkungan menjadi fokus utama. Meskipun sudah disediakan tempat sampah, Bupati menghimbau agar para pedagang secara aktif menjaga kebersihan lapak masing-masing.
“Ini tanggung jawab bersama. Jangan biarkan hari berikutnya kawasan kita terlihat kotor hanya karena sampah berserakan,” tegasnya.
Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum perkenalan resmi Asosiasi UMKM Lobar. Keberadaan asosiasi diharapkan memperkuat daya saing pelaku UMKM melalui satu pintu koordinasi.
Ketua Asosiasi UMKM Lobar, Yeni Pancawati, menyatakan optimisme terhadap kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Kami siap membantu menata CFD dan CFN, menjadikannya tidak hanya tempat transaksi tetapi juga etalase kemajuan daerah yang membanggakan,” ujarnya.
Kedepan, Bupati LAZ berharap pengelolaan kawasan CFD dan CFN dapat dilakukan secara mandiri oleh komunitas atau perkumpulan UMKM.
Dengan aturan dan mekanisme yang disepakati bersama, kegiatan diharapkan berjalan lebih dinamis dan berkelanjutan, sekaligus menguatkan ekonomi kerakyatan di Lombok Barat. ***
